Pernyataan Sikap Warga Sulsel Atas FPI

Posted: June 3, 2008 in Press Release

Persaudaraan Kebangsaan Sulawesi Selatan

Situasi yang aman, damai dalam kehidupan bermasyarakat bagi semua warga negara pada waktu terakhir ini menjadi terusik dan tercederai pada kegiatan yang dilakukan oleh AKKBB : Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan antanggal 1 Juni 2008 (insiden Silang Monas) sekumpulan massa yang terdiri dari beberapa kelompok pluralisme : aktivis NGO, Tokoh Agama, kelompok perempuan, dan masyarakat yang mengikuti kegiatan pawai perdamaian memperingati lahirnya Pancasila dan deklarasi AKKBB diserang dengan sadis dan brutal oleh kelompok LPI (Laskar Pembela Islam), sehingga beberapa diantaranya cidera dan masuk rumah sakit (terdapat korban luka ringan dan luka berat). Tindakan-tindakan kekerasan yang kerap kali dilakukan oleh Laskar Pembela Islam (diantaranya juga terdiri dari Front Pembela Islam) merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merusak keberagaman masyarakat Indonesia serta menciderai umat manusia, melihat insiden Silang Monas pada tanggal 1 Juni 2008 tersebut ada indikasi bahwa gerakan LPI-FPI adalah untuk mengalihkan issue kenaikan BBM agar supaya masyarakat luas perhatiannya dapat dialihkan untuk tidak berkosentrasi pada kenakan BBM tetapi tertuju pada insiden Monas sebab fakta yang terjadi negara (Pemerintahan beserta aparatnya) membiarkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh FPI-LPI (diasumsikan FPI adalah permainan elite-elite tertentu yang mempunyai kekuasaan politik dan logistik) yang dari perjalanan sebelumnya sering melakukan tindakan yang serupa.

Apapun mata rantai yang terlihat bahwa negara tidak mampu menjamin warga negaranya secara aman, adil, damai dan bebas dari diskriminasi dan insiden Monas telah menimbulkan korban cidera , tindakan-tindakan FPI sebelumnya juga menyebabkan masyarakat menderita akibat aksi-aksi kekerasan yang dilakukan, Pancasila, UUD 1945 serta Hak Asasi Manusia harus ditegakkan dan Polri harus menindak tegas oknum-oknum LPI-FPI maka oleh sebab itu kami menuntut kepada pemerintahan SBY-JK untuk :

1. Menangkap dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap okunum-oknum LPI-FPI yang melakukan pemukulan, penganiayaan pada insiden 1 Juni 2008 di lapangan Monas jakarta

2. Mendesak kepada pemerintah untuk konsisten kepada Pancasila dan UUD 1945 dan menjamin semua warga negaranya untuk beragama dan berkeyakinan dalam bingkai sosial budaya

3. Membubarkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi yang sering melakukan tindakan kekerasan dan menciderai umat manusia

Makassar, 2 Juni 2008

Kami yang tergabung dalam Persaudaraan Kebangsaan Sulawesi Selatan

  • (LAPAR🙂 Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Rakyat

  • (LAKPESDAM NU:) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU

  • (GARDAN🙂 Lembaga Strategis Pemberdayaan Rakyat

  • (PMII🙂 Pergerakan Mahsiswa Islam Indonesia Metro Makassar

  • (PMII🙂 Pergerakan Mahsiswa Islam Indonesia Komisariat.. UNM Makassar

  • (IPPNU) Ikatan Putra Putri Nadhalatul Ulamma Makassar

  • (FPPI🙂 Front perjuangan Pemuda Indonesia Kota Makassar

  • Dewan Kordinasi Wilayah Garda Bangsa Sulsel
Comments
  1. GARDAN= Lembaga Strategis Pemberdayaan Rakyat says:

    GARDAN= Lembaga Strategis Pemberdayaan Rakyat
    OFFICE :
    Jl.Sultan Alauddin Perumahan Bumi Permata Hijau
    Bumi III Blok A.2 Nomor.4 Makassar. Phone : 0411-2624040. Email=gardan_indo@yahoo.com

    Pernyataan
    Legal Opinion

    “Keberadaan Lembaga Pemantau Independen (LPI) Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar Merupakan Salah Satu Produk Kebijakan
    untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Akuntable dan Transparan“

    Pemerintah Kota Makassar telah membentuk Lembaga Pemantau Independen (LPI) Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar yang telah diatur oleh Peraturan Walikota Makassar (Perwali) Nomor 21 Tahun 2010 keberadaan LPI bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehat dalam dunia usaha pengadaan barang dan jasa di kota Makassar yang berdasar pada mewujudkan Pemerintahan yang akuntable, adil dan prinsip-prinsip tranparansi serta bebas dari Korupsi.

    Pemerintah Kota Makassar dengan membentuk LPI merupakan kebijakan yang boleh dikatakan merupakan langkah maju bila dibandingkan dengan pemerintah kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan yang belum membentuk lembaga pemantau pengadaan barang dan jasa di daerahnya, dari pembicaraan dengan beberapa organisasi masyarakat spil, organisasi non pemerintah dan para praktisi yang terlibat disain pembentukan LPI beberapa diantaranya mengatakan kota Makassar tidak menutup kemungkinan merupakan pertama kali membentuk LPI di Sulawesi Selatan, LPI akan bekerja untuk memantau pengadaan barang dan jasa disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah kota Makassar, GARDAN= Lembaga Strategis Pemberdayaan Rakyat adalah salah satu organisasi non pemerintah dengan beberapa lembaga NGO/LSM serta para praktisi yang di undang oleh Transparansi International Indonesia Program Officer Daerah Sulawesi Selatan (TII POD Sulsel) yang bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kota Makassar untuk mendiskusikan disain rancangan Peraturan Walikota / Perwali dan tujuan pembentukan LPI.
    GARDAN= Lembaga Strategis Pemberdayaan Rakyat berpendapat bahwa :

    1.Keberadaan LPI Kota Makassar yang didisain bekerja untuk waktu selama lima tahun nantinya diharapkan tidak mempunyai kendala-kendala kerja dalam waktu 5 tahun kedepan yang berkaitan dengan teknis operasional yang meliputi dukungan logistik dan teknis pendanaan sebab keberadaan LPI Kota Makassar untuk saat ini bersandar kepada payung hukum yang bernama Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2010 yang secara teknis semua perangkat LPI meliputi: daya dukung staf, administrasi dan perkantoran dan kebutuhan pembiayaan yang lain, manajemen pendanaan LPI bersumber dari ruang gerak yang ditentukan oleh Perwali maka bukan berarti Peraturan Walikota / Perwali tidak mempunyai arti penting sebagai payung hukum untuk mewujudkan pembentukan tujuan LPI serta tugas kerja yang diemban oleh LPI, GARDAN melihat bahwa merupakan satu langkah yang progresif dan positif Pemerintah Kota Makassar ketika mewujudkan pembentukan LPI dalam artian Pembentukan LPI merupakan kebutuhan bukan hanya ditempatkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sehat, transparan, tetapi juga akan adanya kebutuhan untuk mewujudkan sistem tata pemerintahan yang bersih, akuntable dengan prinsip-prinsip tranparansi (Good and Clean Governance), Maka seharusnya juga di appresiasi dan didukung oleh legislatif (DPRD Kota Makassar), Appresiasi dan dukungan yang dimaksudkan adalah tanggung jawab DPRD Kota Makassar untuk berinisiatif meregulasikan LPI Kota Makassar agar supaya mempunyai daya dukung yang lebih strategis bila dimungkinkan memberikan perhatian yang serius kepada Pemerintah Kota Makassar untuk bersama-sama membuatkan Peraturan Daerah sebab ini juga menjadi bagian yang sebenarnya penting bahwa keberadaan dan kinerja LPI akan terkait dengan dasar payung hukum yang bersifat lebih strategis meskipun LPI bukanlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau institusi kedinasan pemerintah akan tetapi LPI adalah lembaga pemerintah non dinas dan bersifat independen maka fungsi dan tugas kerja LPI mempunyai kesamaan dengan lembaga-lembaga pemerintah non departemen/non dinas yang lainnya seperti keberadaan komisioner-komisioner negara sehingga dukungan teknis LPI beserta kebutuhan perangkat-perangkat LPI: dukungan financial dan operasional seyogyanya/sudah semestinya juga menjadi perhatian DPRD Kota Makassar bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar, demokratisasi kebijakan untuk pembentukan LPI sebaiknya bukan hanya bersumber dengan bantuan pendanaan dari donor/atau lembaga asing sebab bersifat terbatas dan tidak setiap tahun ada bantuan pendanaan dari donor asing, maka diperlukan dukungan keuangan (penganggaran) yang bersifat strategis untuk masa kerja LPI selama lima tahun, maka diperlukan pendanaan dari APBD Kota Makassar untuk mengantisipasi kendala teknis LPI ketika memerlukan mobilitas kinerja selama lima tahun, maka DPRD Kota Makassar sudah semestinya memperhatikan dukungan penganggaran untuk LPI.

    2.LPI dalam melakukan tugas pemantuan (monitoring) akan di bantu oleh perangkat-perangkat pemantauan ditingkat kecamatan bernama Komite Monitoring Kecamatan (KMK), kami dari GARDAN= Lembaga Strategis Pemberdayaan Rakyat berpendapat bahwa diperlukan memberikan ruang demokratisasi kepada masyarakat (rakyat/publik) untuk bisa terlibat dalam Komite Monitoring Kecamatan (KMK) misalkan pada-penempatan struktur dan anggota KMK bahwa masyarakat yang akan direkruit menjadi anggota KMK agar dilakukan rekruitmen dan penempatan struktur KMK secara independent kami berpendapat independensi diperlukan untuk menghindari mereka yang mempunyai dualisme karakter dikarenakan mempunyai keaktifan di badan-badan pelayanan publik yang berkordinasi secara langsung dengan institusi pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan terutama mereka yang selama ini sudah bekerja membidangi pelayanan publik misalkan LPM=Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, RT/RW, Pengurus dan Fasilitator BKM/PNPM, atau Pengurus Partai Politik, maka rekruitment KMK berkewajiban didemokratisasikan kepada independensi publik untuk direkruit diantaranya adalah: Masyarakat Kaum Miskin Kota, Kelompok Pemuda dan Pemudi/Karang Taruna, Buruh Non Formal (Buruh Non Industri/Pekerja Yang Tidak Terikat Ruang dan waktu) yang selama ini bekerja dan aktif di keorganisasian dalam bidang advokasi dan pemberdayaan masyarakat serta diperlukan memperhatikan kesetaraan kaum Perempuan pada tuntutan masyarakat modern yang demokratis, Gender adalah issue yang inheren untuk mewujudkan masyarakat demokratis dan tata laksana pemerintahan yang demokratis.

    3.Lembaga Pemantau Independen (LPI) Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar dibentuk bukan bertujuan untuk menjamin mutu barang dan jasa tetapi mewujudkan pelaksanaan mutu barang dan jasa yang dijamin dan menjadi tanggung jawab penyedia barang dan dan jasa pada pemhaman ini adalah perusahaan pemenang tender, Transparansi dan Good Governance seharusnya juga menjadi kewajiban dan tanggung setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bukan hanya menjadi tanggung jawab Lembaga Pemantau Independen (LPI) Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar yang dibentuk dengan azas transparansi sebab ini berkaitan dengan penerapan Pakta Integritas dan komitment stake holders (Pemerintah dan Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa) sebagaimana di atur oleh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang mengalami perubahan dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

    4.Lembaga Pemantau Independen (LPI) Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar dibentuk bukan sebagai pelengkap tetapi sebagai alat pemantauan (monitoring) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sebab dengan adanya LPI bukan berarti sudah tercapai proses tranparansi pelaksanaan penyedia barang dan jasa, proses tranparansi harus di tempatkan pada semua komponen pelaksanaan barang dan jasa agar supaya tujuan Perwali Nomor 21 Tahun 2010 dapat tercapai dengan baik, Lembaga Pemantau Independen tentunya diharapkan bekerja secara optimal dan profesional oleh karenanya institusi yang disebut LPI harus bisa bekerja dengan fungsi-fungsi pemantauan, publikasi, rekomendasi, edukasi, mediasi untuk resolusi konflik dan pengaduan maka keanggotaan LPI akan lebih baik diisi dan direkrut oleh orang-orang yang bukan hanya mempunyai independensi, anggota-anggota LPI akan lebih baik terdiri dari beberapa orang yang mempunyai pengalaman sebagai konsultan pengadaan barang dan jasa yang mempunyai sertifikasi secara independen bukan pelaku dunia usaha barang dan jasa, dan juga anggota dari masyarakat sipil yang mempunyai pengalaman dalam bidang advokasi dan monitoring sebab LPI bekerja sebagai lembaga pemantau, selain itu kriteria integritas juga menjadi penilaian yang penting bukan disandarkan penilaian pada jenjang akademik kesarjanaan yang belum tentu memahami dan mempunyai pengalaman di bidang monitoring dan advokasi kebijakan publik.

    5.Partisipasi Publik atau keterlibatan masyarakat sangat diharapkan dalam semangat penjabaran Perwali Nomor 21 Tahun 2010 dan gerakan advokasi kebijakan publik agar supaya masyarakat sipil yang berada di teritori kecamatan dan kelurahan dapat berperan dan terlibat proses transparansi dalam implementasi pembangunan terutama pembangunan fisik yang menjadi prioritas kebutuhan di teritori kecamatan atau kelurahan oleh sebab itu Lembaga Pemantau Independen (LPI) Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar dan Pemerintah Kota Makassar lebih pro aktif mensosialisasikan agenda pembangunan dan melakukan edukasi kepada publik di tingkatan grass root untuk terintegrasi pada proses pemantauan dan implementasi pembangunan fisik di teritori kecamatan dan kelurahan.

    Demikian pendapat kami (legal opini) dari GARDAN= Lembaga Strategis Pemberdayaan Rakyat sebagai bagian untuk merespon dan mendukung mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Akuntable dan Transparan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar.

    “Mari Bersama Dukung Pemerintahan Yang Bersih, Akuntable dan Transparan Untuk Perwali Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Lembaga Pemantau Independen (LPI) Pengadaan Barang dan Jasa Kota Makassar “

    Makassar, 6 September 2010

    Badan Pengurus Harian,
    GARDAN= LembaGA stRategis pemberDAyaaN rakyat

    Desri Wandy.SE
    Eksekutif Direktur GARDAN

    02/09/20100-2:25:43

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s