Deklarasi AKUR

Posted: May 13, 2008 in Press Release

Tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan pembentukan republic ini melibatkan berbagai elemen yang terdiri dari bermacam latar belakang, baik dari suku, agama dan golongan. Hal ini menunjukan bahwa sejatinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri diatas ke-Bhinekaan yang hidup dalam suasana yang penuh toleransi dan keharmonisan bukanlah merupakan isapan jempol semata, karena semangat ini juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional bangsa.

Namun dewasa ini, potret toleransi dan keharmonisan tersebut telah ternodai oleh berbagai kejadian dan tindakan-tindakan yang dilakukan sekelompok kecil golongan dengan yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa, seperti pembakaran dan penutupan rumah ibadah, penganiayaan jemaat, hingga penodaan terhadap kebebasan beribadah.

Untuk itu, kami masyarakat Indonesia yang terhimpun dalam Aliansi Kebangsaan Untuk Kerukunan Antar Umat Beragama (AKUR) :

1. Mendesak pemerintah untuk konsisten menjalankan segala peraturan yang ada

§ Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 E ayat 1 dan 2, pasal 28 G ayat 1 dan 2, pasal 28 I ayat 1 dan 2 tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan serta menjalankan ibadah

§ UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

§ UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Hak Ekonomi, Sosial Budaya

§ UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik

§ Pasal 18 ICCPR dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1981 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan

2. Mendesak pemerintah untuk mengabaikan rekomendasi yang dikeluarkan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKORPAKEM) mengenai pelanggaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Aliran-Aliran Keagamaan atau Keyakinan Lainnya

3. Menghimbau agar Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (BAKORPAKEM) meninjau kembali rekomendasinya mengenai pelarangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Aliran-Aliran Keagamaan atau Keyakinan lainnya

4. Mendesak pemerintah dan semua pihak untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah keyakinan dan aqidah, karena merupakan hak dan kebebasan dasar setiap warga Negara sebagaiman dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945

5. Menolak keras segala bentuk tindakan kekerasan, intoleransi dan diskriminasi atas nama agama

6. Mendesak aparat keamanan Negara untuk menindak tegas kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan, intoleransi dan diskriminasi atas nama agama, dan menjamin kebebasan segenap warga Negara Indonesia dalam menjalankan keyakinan dan kepercayaannya

7. Menghimbau tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat luas supaya tidak terhasut oleh pihak-pihak tertentu yang menghendaki terjadinya aksi kekerasan serta perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya, yang berpotensi memecah belah keutuhan bangsa

Bandung, 05 Mei 2008

JAKATARUB, PMII, PNU, PAGAR NUSA NU, HMI, LBH BANDUNG, PBHI JABAR, FAHMINA INSTITUTE, PMKRI, GMKI, MAKIN, SPMI, MKAI, GPM, MKAI, IJABI, FORDISMAPELAR, JAKER PAKB2, PARTAI PATRIOT PANCASILA DPW JABAR, RUM, APPKL, KBM, GARDA KEMERDEKAAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s