Rekomendasi Wantimpres

Posted: April 28, 2008 in Press Release

REKOMENDASI

Seminar Bidang Hukum

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Hotel Sultan, 13-15 Februari 2008

PENDAHULUAN

Kerangka Konstitusi dan Kebangsaan

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Artinya supremasi hukum harus dijunjung tinggi dan menjadi sumber kebijakan bagi pengambil keputusan.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya setiap warga Negara menjadi subyek dalam Negara Indonesia dimana tidak boleh satupun warga Negara yang bisa disisihkan. Serta tidak ada satupun warga Negara memiliki otoritas menghakimi orang atau golongan lain.

Kerangka Hukum

Indonesia memiliki beberapa aturan Per-UU-an yang menjamin dan melindungi kebebasan beragama, termasuk agama adat dan berkeyakinan sebagaimana diatur dalam:

1. UUD 1945 pasal 27, 28, 2gai 9.

2. UU No.32/2004 tentang Otonomi Daerah: Kewajiban Negara Melindungi Warganya.

3. UU No.12/2006 tentang Ratifikasi Hak Sipil Politik

4. UU No.39/1999 tentang HAM

5. Deklarasi Universal HAM

6. Deklarasi PBB tahun 1981 tentang Larangan Diskriminasi dan Intoleransi Berdasarkan Agama dan Keyakinan.

Realitas Hukum

Sayangnya masih terjadi diskriminasi hukum terhadap kelompok keyakinan dan keagamaan, misalnya:

1. PNPS No.1/1965.

2. UU No.1/1974 tentang Perkawinan: Perkawinan Hanya Diakui Jika Berdasarkan Agama.

3. UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Soal Pembatasan terhadap Kebebasan Beragama:

1. Pembatasan hanya bisa dilakukan terhadap ekspresi manifestasi, bukan keyakinan/teologi/ajaran dan harus melalui penetapan Undang-undang. Fakta dilapangan, banyak pembatasan tidak melalui UU: fatwa, massa, surat edaran.

2. Pembatasan hanya boleh dilakukan dengan 5 alasan: public order, public safety, public morals, public health, menjaga hak dasar orang lain.

3. Ketertiban umum berbeda dengan keresahan masyarakat. Keresahan masyarakat yang bisa diterima untuk alasan public order adalah diluar keresahan tentang ajaran/keyakinan agama.

4. Pembatasan hanya terkait dengan tindakan kriminal/membahayakan orang lain yang dapat diukur, bukan ketidaksenangan/ketidaktoleranan mayoritas publik .

REKOMONDASI:

1. Rekomondasi atau pendapat kelompok organisasi agama tertentu seperti fatwa tidak dapat dijadikan sumber hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum karena lembaga keagamaan tidak masuk dalam struktur ketatanegaraan.

2. Agama tidak memerlukan pengakuan negara, untuk itu negara tidak memiliki hak untuk menentukan agama mana yang diakui atau tidak. Justru negara harus mengakomodir dan menjamin setiap keyakinan dan agama untuk memperoleh jaminan dan fasilitas yang sama.

3. Negara harus segera merevisi sejumlah peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan Konstitusi, seperti UU No.1/PNPS/65, pasal 156a KUHP, Surat Kejagung tentang Pakem, pasal-pasal yang berkaitan dengan pengawasan agama dan kepercayaan di pasal 15 ayat (1) butir h UU No.28/1997 tentang Kepolisian dan pasal 30 ayat (3) butir d UU No.16/2004 tentang Kejaksaan.

4. Negara harus mencabut peraturan-peraturan daerah dan Surat Keputusan yang dikeluarkan kepala-kepala daerah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, Konstitusi, dan Undang-undang diantaranya seperti SKB tentang pelarangan kelompok keyakinan tertentu di daerah dan perda-perda diskriminatif.

5. Pemerintah perlu memasukkan pendidikan multikulturalisme (kebhinnekaan) didalam kurikulum sekolah untuk menjaga keutuhan bangsa.

6. Supremasi hukum harus ditegakkan dan pemerintah tidak boleh tunduk kepada kelompok milisi agama atau kelompok yang menggunakan agama sebagai alat kekerasan.

7. Aparat Kepolisian harus menjunjung tinggi supremasi hukum, bertindak netral dan aktif, tanpa diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu demi menjamin perlindungan terhadap individu atau kelompok tertentu demi menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara.

8. Negara, terutama aparat hukum harus menjamin adanya proses hukum dan kepastian penghakiman terhadap setiap pelanggaran atau kekerasan yang mengancam kebebasan keagamaan dan keyakinan.

9. Negara harus memastikan proses rehabilitasi dan kompensasi terhadap korban kekerasan dan persekusi atas nama agama dan keyakinan, serta menyelesaikan kasus rumah ibadah yang ditutup, disegel dan dirusak.

10. Aturan atau kebijakan yang memberikan peluang diberlakukannya kekerasan dan diskriminasi harus direvisi dengan mengacu pada upaya pemenuhan dan perlindungan hak setiap orang dalam mengekpresikan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

11. Perlu dibangun konsep harmonisasi dalam kehidupan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mempunyai efek terminimalisasinya kekerasan dan terwujudnya kenyamanan menjalankan keyakinan terrsebut.

12. Perlu ada jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja HAM dalam membela kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Jakarta, 15 Februari 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s